SABURAILAMPUNG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menggelar rapat intensif guna menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda)Tanggamus tersebut berfokus pada penyelesaian legalitas lahan proyek. Senin (19/10/2026).
Usai rapat, kadis Sosial Tanggamus Hardasyah didampingi oleh Kabid Linjamsos Dinsos Fina Oktasari, menyampaikan, bahwa sebelumnya Dinsos telah melakukan koordinasi awal dengan kementerian terkait di Jakarta. Berdasarkan arahan Sekda, Pemkab Tanggamus kini memprioritaskan sertifikasi lahan seluas 7,5 hektar agar sah menjadi hak milik pemerintah daerah.
“Program Sekolah Rakyat ini baru bisa dilanjutkan progres fisiknya apabila surat legalitas lahan sudah jelas milik Pemkab Tanggamus. Proses sertifikasi ini akan kami mulai berjalan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2026 resmi diketuk dan berjalan,” ujar Hardasyah.
Lanjutnya, Bupati Tanggamus menginstruksikan agar proyek SR tidak hanya berdiri sebagai bangunan sekolah tunggal. Bupati menginginkan lokasi tersebut menjadi satu kawasan terintegrasi yang menggabungkan sarana pendidikan formal, non-formal, serta berbagai fasilitas sosial pendukung lainnya yang saling terkoneksi.
Demi mempercepat proses administrasi hukum tanah tersebut, Pemkab sengaja melibatkan pihak BPN dalam rapat ini. Langkah kolaboratif ini diambil agar pemetaan dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Pemkab dapat diproses tanpa kendala yang berarti.
“Kami menyadari progres ini tidak segampang membalikkan telapak tangan karena ada banyak tahapan regulasi yang harus dilalui. Namun, dengan keterlibatan BPN, kami berharap proses administrasi ini bisa berjalan lancar dan cepat,”jelasnya.
Dinas Sosial Tanggamus menargetkan seluruh urusan administrasi dan pematangan lahan dapat rampung di akhir tahun ini, sehingga pembangunan fisik kawasan terintegrasi Sekolah Rakyat Tanggamus dapat mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2027 mendatang. (Rudi)
