TANGGAMUS — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tanggamus mengambil langkah tegas untuk mereformasi total tata kelola persampahan di daerah. Selasa, 10/11/2026.
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang sedang digodok dipastikan bukan sekadar regulasi formalitas di atas kertas, melainkan instrumen hukum yang mengikat untuk memaksa perubahan perilaku masyarakat dan ketegasan jajaran birokrasi.
Ketua Bapemperda DPRD Tanggamus, Mujibul Umam, menyatakan bahwa persoalan sampah di Tanggamus sudah berada pada titik yang membutuhkan intervensi hukum yang kuat. Ia menegaskan, pola lama yang hanya mengandalkan aktivitas pengangkutan dan pembuangan akhir di TPA harus segera dihentikan karena terbukti tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
“Kita tidak bisa lagi menoleransi cara kerja konvensional yang hanya memindahkan masalah dari rumah ke TPA. Perda ini dibentuk dengan tujuan yang jelas dan tegas: kita intervensi langsung dari sumbernya! Tata kelola sampah di Tanggamus wajib berubah total dari hulu hingga hilir,” tegas Mujibul Umam dengan nada bicara yang lugas.
Mujibul menjelaskan bahwa regulasi baru ini akan memuat poin-poin krusial yang mewajibkan adanya pemilahan sampah sejak dari tingkat rumah tangga dan lingkungan domestik. Sampah tidak boleh lagi dicampur, melainkan harus dipilah untuk mengoptimalkan proses pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali limbah yang bernilai ekonomis.
“Melalui Perda ini, kita memaksa adanya keterpaduan sistem. Masyarakat harus sadar dan dipaksa bergerak bersama. Pengelolaan sampah yang maju adalah yang mampu menghidupkan ekonomi sirkular, bukan yang membiarkan sampah menumpuk tak bernilai,” lanjutnya.
Optimalkan Aset Negara, Sanksi Menanti Pelanggar Infrastruktur
Ketegasan Perda ini juga diarahkan untuk mengamankan dan mengoptimalkan fungsi berbagai proyek infrastruktur nasional berbasis masyarakat dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ada di Tanggamus, seperti PAMSIMAS, SANIMAS, PISEW, hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Mujibul menekankan, pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun fasilitas sanitasi tersebut.
Oleh karena itu, daerah wajib mengimbanginya dengan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu untuk memastikan infrastruktur tersebut berjalan maksimal.
“Sinergi itu bukan cuma slogan. Infrastruktur fisik dari pusat seperti TPS3R tidak boleh dibiarkan mangkrak atau salah urus. Regulasi daerah harus kuat untuk mengawal operasionalnya, mendorong keterlibatan warga secara aktif, dan menindak segala bentuk pelanggaran yang merusak sistem sanitasi ini,” kata politisi dari PKB tersebut.
Di akhir penjelasannya, Mujibul Umam berharap percepatan pengesahan Perda Pengelolaan Sampah ini menjadi momentum bagi Kabupaten Tanggamus untuk membersihkan diri dari ego sektoral dan budaya abai lingkungan.
“Harapannya jelas, kita ingin mewujudkan Tanggamus yang bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan secara nyata. Aturan ini adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak ada tawar-menawar untuk urusan kesehatan lingkungan masa depan daerah kita,” pungkasnya secara tegas.(Rudi)
