LAMPUNG – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan Kepala Daerah yang diusung Partai Gerindra agar tidak korupsi.
Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri silaturahmi dengan kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra di Provinsi Lampung.
“Sebelumnya sudah diingatkan dan ditegaskan, Kepala Daerah jangan korupsi,” tegasnya, Minggu 12 Januari 2024.
Pertemuan ini dalam rangka menyamakan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nantinya.
Dalam sambutannya Muzani mengatakan, para kepala daerah terpilih baik bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota yang diusung Partai Gerindra sebagai tanda ikatan perjuangan. Sehingga dukungan perjuangan ini tidak hanya diberikan pada saat berkampanye, tapi juga berlanjut pada saat menjabat kepala daerah.
“Rekomendasi Partai Gerindra kepada Bapak Ibu itu sebagai ikatan perjuangan, ikatan batin. Kami merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan Bapak Ibu bupati walikota terpilih pada saat menjabat nanti,” kata Muzani.
Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan problem masyarakat.
Dia pun siap menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah untuk penyelesaian masalah tersebut.
“Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak Ibu semua kepada pemeritnah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” ujar Ketua MPR itu.
Muzani juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah harus selesai dengan dirinya. Jangan sampai terjerat kasus korupsi. Serta pentingnya penyelarasan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” jelas Muzani.
“Dan kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat. Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” imbuhnya.
Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Itu sebabnya Muzani meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakat di daerah masing-masing.
“Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu Bapak dengan menteri terkait. Rata-rata problem Bupati itu problem pertama adalah infrastruktur yang kaitannya dengan Menteri Pekerja Umum. Kedua dengan Menteri Petanian. Mungkin selanjutnya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena infrakstruktur sekolah-sekolah di Lampung mulai rusak sehingga perlu perbaikan. Kemudian Rumah Sakit mungkin dengan Mensos,” tutur Muzani.
“Tapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” tutup Muzani. (*)
