SABURAILAMPUNG — Dinas Kesehatan Tanggamus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) Tahun 2026, bertempat di Aula Gedung Serumpun Padi Gisting. Kamis, 16/07/2026.
Dalam kegiatan ini turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus Ir. Suaidi, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Herry Novrizal beserta jajarannya, kepala dinas PMD Arvin, Bapperida, TP. PKK, Camat serta Abdesi Se-kabupaten Tanggamus
Dalam laporannya Kepala dinas kesehatan Dr. Herry Novrizal menyampaikan, saat ini arah pembangunan kesehatan nasional tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sudah sakit, tetapi bergeser menuju pelayanan yang lebih promotif, preventif, terintegrasi, dan berorientasi pada seluruh siklus kehidupan.
Paradigma baru ini lahir dari satu kesadaran sederhana, masyarakat yang sehat tidak dibangun di rumah sakit, tetapi dibangun mulai dari keluarga, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan lingkungan tempat masyarakat hidup.
” Karena itu, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintahan untuk bekerja secara terpadu, Kabupaten Tanggamus memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab besar pada Tahun 2026,” jelasnya.
Kabupaten Tanggamus dipercaya menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang memperoleh dukungan Dana Hibah Global Fund berupa dana Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) untuk mempercepat implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
Kepercayaan tersebut bukan sekadar pengakuan, kepercayaan tersebut adalah amanah yang harus di buktikan melalui kerja nyata, sampai saat ini 26 Puskesmas di Kabupaten Tanggamus telah menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, namun pihaknya menyadari bahwa transformasi belum selesai.
” Ukuran keberhasilan bukanlah ketika seluruh Puskesmas telah melaksanakan ILP, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai ke tingkat pekon, karena itu, tahap berikutnya adalah memperkuat jejaring pelayanan melalui 58 Puskesmas Pembantu, Posyandu, kader kesehatan, serta dukungan pemerintah kecamatan dan pemerintah pekon,”tegasnya
Sementara itu dalam sambutannya, Sekda Tanggamus Ir. Suaidi meminta seluruh kepala pekon memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) hingga tingkat desa, dukungan tersebut meliputi penguatan regulasi, penganggaran, hingga pemberdayaan kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk dukungan dana hibah Global Fund melalui komponen Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) 2026 yang mendukung percepatan implementasi program tersebut.
Kabupaten Tanggamus telah berhasil menerapkan ILP di seluruh puskesmas. Namun, keberhasilan itu harus dilanjutkan dengan penguatan layanan kesehatan hingga ke tingkat pekon.
“Saat ini Kabupaten Tanggamus telah berhasil mengimplementasikan ILP di 100 persen puskesmas yang kita miliki. Ini adalah capaian yang luar biasa. Namun tantangan kita tidak berhenti di tingkat puskesmas saja,” kata Suaidi.
Ia menegaskan, puskesmas tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pelayanan kesehatan di tingkat desa melalui Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K), Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu.
Suaidi menilai kader kesehatan di tingkat pekon memiliki peran strategis karena menjadi garda terdepan dalam memantau kesehatan masyarakat mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala pekon memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada kader kesehatan agar mampu menjalankan fungsi promotif dan preventif secara optimal.
“Saya meminta Kepala Pekon secara aktif menyelaraskan APBDes/Dana Desa untuk mendukung operasional sarana kesehatan primer, insentif kader, serta pemenuhan sarana dasar UPKD/K,” tegasnya.
Selain penguatan anggaran, Suaidi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Bapperida, pemerintah kecamatan hingga pemerintah pekon.
“Upayakan agar tidak ada lagi ego sektoral dalam urusan menyelamatkan nyawa manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tanggamus,” pungkasnya. (Rudi)
