KOTAAGUNG – Keterbatasan akses internet masih menjadi tantangan utama di Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus. Kondisi ini memaksa para pelajar SMK Negeri 1 Pulau Tabuan harus mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2025 di pinggir pantai, demi mendapatkan sinyal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus, Romzi Edy, menyebut persoalan jaringan tidak hanya terjadi di Pulau Tabuan, namun juga di daerah terisolir lainnya seperti Kelumbayan dan Kelumbayan Barat.
“Memang ada jaringan, tapi tidak merata. Untuk Pulau Tabuan, kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak provider seperti Telkomsel,” ujar Romzi.
Ia menambahkan, terdapat dua provider yang berencana masuk ke wilayah tersebut, bahkan salah satunya telah melakukan survei hingga empat kali di wilayah Kelumbayan bagian bawah. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret.
“Sudah ada uji coba dan lahannya juga siap, tapi belum ada eksekusi. Ini yang menjadi kendala utama,” jelasnya.
Romzi mengakui bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam pembangunan infrastruktur jaringan, namun pihaknya terus mendorong dan mengawal proses tersebut melalui berbagai jalur.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Bahkan, Bupati Tanggamus pernah direncanakan akan meninjau langsung ke Pulau Tabuan untuk melihat berbagai persoalan strategis di sana,” ujarnya.
Selain persoalan jaringan internet, Romzi juga menyampaikan bahwa DPRD mendorong pembangunan infrastruktur lain di Pulau Tabuan. Pemkab Tanggamus telah membangun ruang kelas baru (RKB) dan puskesmas sebagai bagian dari program prioritas daerah.
“Kami berharap masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasinya kepada Bupati saat kunjungan nanti. Terutama soal keterbatasan sinyal, akses pendidikan, hingga kondisi nelayan,” tambahnya.
Romzi menegaskan bahwa dukungan dari DPRD sudah maksimal. Namun, realisasi tetap bergantung pada pemerintah daerah dan pihak penyedia layanan.
“Kami terus mendorong percepatan. Tapi tentu saja, eksekusi bukan di tangan kami. Mudah-mudahan ada terobosan dari Bupati,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, menyampaikan bahwa Pemkab melalui Dinas Kominfo telah mengajukan proposal resmi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) serta BAKTI.
“Proposal sudah diajukan dan kami berharap segera mendapat respon. Ini sangat penting untuk mengatasi blankspot sinyal, terutama di sektor pendidikan,” tegas Hendra.(*)
