Golkar Tanggamus Gelar Muscam di Pugung, Abi Hasan Mua’n: Berpartai adalah Berjuang untuk Rakyat

TANGGAMUS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tanggamus menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk wilayah Kecamatan Pugung. Kegiatan konsolidasi partai ini berlangsung di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, pada Kamis (19/11/2026).

Dalam musyawarah yang berjalan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku tersebut, Gunawan resmi ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Pugung terpilih beserta jajaran pengurus barunya.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus Abi Hasan Mua’n, Sekretaris Tuan Prayuma Pratama, Bendahara Suropin, serta Anggota DPRD Tanggamus Heri Ermawan. Turut hadir pula Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Mutaim, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Eko Heri Harsono, serta jajaran pengurus PK Pugung.

Dalam sambutannya di hadapan pengurus dan masyarakat setempat, Abi Hasan Mua’n menegaskan bahwa berpartai bukan sekadar aktivitas berorganisasi, melainkan sarana perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ia juga memaparkan kekuatan struktur Partai Golkar yang solid dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa.

“Partai Golkar memiliki struktur yang lengkap mulai dari tingkat nasional melalui DPP, tingkat provinsi, kabupaten seperti di Tanggamus ini, hingga tingkat kecamatan seperti PK Pugung dan pimpinan desa yang menaungi 27 pekon,” jelas Abi Hasan.

Menurutnya, jaringan struktur yang luas dari Aceh hingga Papua membuat setiap kader memiliki persaudaraan yang kuat. “Artinya, ketika kita berbicara tentang partai, kita adalah keluarga besar. Jadi, kalau ada persoalan di tingkat bawah, harus bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ketika kita berpartai, maka kita berbicara tentang rakyat dan wajib peduli terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Abi Hasan juga mengenang rekam jejak kebijakan Partai Golkar pada masa lalu yang dinilainya sangat berpihak pada kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat luas.

“Dulu saya kuliah hanya membayar Rp75.000 per semester. Kebijakan pendidikan yang terjangkau seperti itulah yang dulu dihadirkan Golkar untuk memudahkan rakyat yang ingin sekolah dan berkembang,” kenangnya.

Ia menilai semangat pengabdian tersebut tetap menjadi kewajiban Golkar hingga hari ini. Namun, dalam sistem demokrasi multipartai saat ini, perjuangan kebijakan membutuhkan dukungan kursi parlemen yang lebih besar agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal.

Ia pun mencontohkan kondisi perwakilan legislatif di wilayah Kecamatan Pugung. Saat ini, satu orang anggota DPRD dari Golkar harus menampung aspirasi dari 27 pekon sekaligus.

“Jika pada pemilu mendatang kita bisa menambah perolehan kursi di daerah pemilihan ini dari satu menjadi tiga anggota DPRD, maka 27 pekon di Pugung bisa dibagi tugas, masing-masing menangani sembilan pekon. Dengan begitu, persoalan masyarakat bisa diperjuangkan dengan jauh lebih maksimal,” papar Abi Hasan.

Menutup arahannya, Abi Hasan mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap dunia politik. Ia mengingatkan bahwa hampir seluruh kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak lahir dari proses politik.

“Masyarakat jangan sampai apatis, karena politiklah yang membuat keputusan-keputusan di tingkat bawah. Penentuan harga bawang hingga harga sembako, semuanya adalah keputusan politik,” pungkasnya. (Rudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *