TANGGAMUS — Suasana teduh menyelimuti Makodim 0424/Tanggamus, Selasa (17/11/2026) pukul 10.00 WIB. Masyarakat penggarap lahan dari Masyarakat Adat Marga Buay Nyata datang untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Kodim 0424/Tanggamus dan perwakilan Yonif TP 945/PPC.
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Dandim 0424/Tanggamus, Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, S.E., M.I.P. Hadir pula Danramil 424-03/KTA Kapten Inf Juliani Abri, Pasi Log Kodim Lettu Inf Masirun, Dan Unit Intel Lettu Inf Yudi Pinalosa, serta perwakilan Yonif TP 945/PPC yakni Letda Inf Galih, Letda Inf Joni F, dan Letda Inf Marcel.
Dari masyarakat hadir Dalom Bangsa Alam Buay Belunguh Juherman, Ketua Harian Batin Pamuka Adat Mat Helmi, dan Kepala Pekon Kota Agung Neneng Rohani.
Dalam pertemuan itu, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono menjelaskan bahwa Yonif TP 945/PPC memiliki program dari Kementerian Pertahanan terkait ketahanan pangan. Lahan Yonif yang belum dibangun akan segera digarap untuk pertanian, peternakan, dan lapangan tembak.
Dandim menyampaikan, pada sosialisasi awal, penggunaan lahan hanya 5 hektare untuk pembangunan fisik batalyon. Namun kini ada perintah dari Kemenhan agar seluruh lahan Yonif TP 945/PPC digunakan untuk pertanian, peternakan, dan keperluan lainnya.
“Kita harus berkomunikasi dan bersinergi dengan masyarakat adat penggarap lahan guna menjaga kondusifitas,” ujar Dandim.
Ia menambahkan, keberadaan Yonif TP 945/PPC membawa manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya di kawasan Islamic Center, di mana aktivitas pedagang ikut meningkat sejak kehadiran Yonif TP 945/PPC.
Sementara itu, mewakili Danyonif TP 945/PPC, Letda Inf Joni Firmansyah mengakui bahwa selama ini komunikasi dengan Kodim dan masyarakat setempat masih kurang. Pihaknya akan melaksanakan program prioritas dari Kemenhan, namun terkait lahan garapan masyarakat yang masuk program tersebut akan ditinjau ulang secara nyata di lapangan bersama petani penggarap.
“Setelah adanya surat perintah dari pusat, kami juga dituntut pimpinan agar segera dapat melaksanakan program tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Harian Masyarakat Adat Marga Buay Nyata, Mat Helmi Batin Pamuka Adat, menyampaikan harapan petani penggarap. Selama lahan tersebut belum dibangun, masyarakat memohon agar tetap diperbolehkan menggarap. Namun apabila lahan akan dibangun, pihaknya tidak akan menghalangi pembangunan untuk negara demi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga meminta kebijaksanaan dari Yonif TP 945/PPC dan Kodim 0424/Tanggamus, sebab para petani telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membuka lahan, bahkan sampai berhutang.
“Kami menyadari bahwa lahan tersebut bukan milik kami,” ujar Mat Helmi.
Senada dengan itu, Dalom Bangsa Alam Juherman menyampaikan bahwa kesepakatan awal menyebutkan lahan seluas 5 hektare akan dibangun terlebih dahulu, sementara sisa lahan seluas 45 hektare masih bisa digarap masyarakat sebelum dibangun.
Namun masyarakat saat ini tidak mengetahui dan tidak disosialisasikan terkait rencana program prioritas tersebut, sehingga seluruh lokasi saat ini sudah dikuasai dan yang sudah panen tidak boleh menanam lagi.
“Kedatangan kami di sini bertujuan menyampaikan aspirasi dan meminta kebijaksanaan bagi para petani penggarap,” kata Juherman.
Kepala Pekon Kota Agung, Neneng Rohani, berharap semua pihak dapat bersinergi dengan baik dan mengutamakan komunikasi serta koordinasi guna mencegah terjadinya pergesekan di lapangan.
Sebelum personel Yonif TP 945/PPC datang, lahan tersebut masih hutan belantara, sehingga masyarakat mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra dalam membuka lahan. Untuk itu masyarakat meminta kebijaksanaan dari pihak Yonif TP 945/PPC untuk masih diberikan kesempatan menggarap lahan tersebut minimal 1 kali panen, sehingga mereka dapat mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.(Rudi)








